DJKI Jelaskan Strategi Keluarkan Indonesia dari Kekayaan Intelektual Status PWL: Nasional – Wepowergreatplacestowork

Jakarta – Indonesia sudah lama bermasalah hak milik intelektual Di dunia ini. Isu ini terkait dengan penetapan Indonesia sebagai negara Priority Watch List (PWL) oleh United States Trade Representative (USTR) atau Kamar Dagang Amerika Serikat.

Preferred Watch List (PWL) adalah daftar negara yang, menurut USTR, memiliki tingkat pelanggaran kekayaan intelektual (HAKI) yang signifikan. Indonesia telah diklasifikasikan sebagai negara dengan masalah hak kekayaan intelektual pada tahun 1989, ketika Kamar Dagang AS didirikan.

Hal itu diungkapkan dalam panggilan telepon dengan MNC Portal Indonesia, Senin (20/9/20), oleh Direktur Anom Wibowo, Direktur Kantor Kekayaan Intelektual (DJKI), Anom Wibowo, Departemen Hak Perusahaan (Kemenkumham). 2021).

“Oleh karena itu, Kamar Dagang Amerika memberikan laporan setiap tahun sejak didirikan pada tahun 1989, laporan khusus 301 yang menilai negara-negara dunia tanpa atau miskin kekayaan intelektual,” kata Anom.

Indonesia tidak pernah tercatat sebagai negara yang bebas dari pelanggaran kekayaan intelektual. Awalnya, USTR memberikan status Watch List (WL) kepada Indonesia dari tahun 1985 hingga 1995. Kemudian dipromosikan ke PWL, tetapi kembali ke WL pada tahun 1999. Namun, Indonesia kembali ke PWL sejak 2009 hingga sekarang.

Dia berkata, “Sejak berdirinya American Chamber of Commerce, ada total 10 WL dan 23 PWL dari 1989 hingga 2021. Total 33. Jadi kami tidak pernah pergi.”

Anom menegaskan hal ini akan berdampak sangat buruk bagi dunia internasional dan perdagangan Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual dinilai tidak dapat dilindungi, dan citra perdagangan Indonesia di mata dunia akan terganggu. Hal ini juga yang membuat investor enggan masuk ke Indonesia.

“Kondisi ini akan mengurangi kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia dan akan mempengaruhi investor yang sangat sedikit atau ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Anom.

Bahkan, kata dia, saat ini Indonesia sedang berupaya meningkatkan perekonomian negara akibat dampak pandemi. Oleh karena itu, DJKI saat ini sedang berupaya untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan masalah kekayaan intelektual, meningkatkan perekonomian nasional dan melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang berkualitas.

“Yah, saya berinisiatif untuk tidak lagi melibatkan tim nasional dari 17 lembaga dan kementerian, tetapi hanya lima dari kami yang memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum terlebih dahulu,” katanya.

Baca juga: Kemenkumham bertemu dengan FBI dan meminta Indonesia dikeluarkan dari daftar pengawasan prioritasnya.

Salah satu upaya Anom untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL dan WL, yakni kerjasama antara DJKI dengan Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPOM, dan Ditjen Bea Cukai.

“Kami bekerja sama dengan polisi melalui Bareskrim. Kedua, kami bekerja sama dengan Kominfo di Kantor Teknologi Informasi Terapan. Ketiga, BPOM jelas dibutuhkan oleh banyak orang di masa pandemi ini. Obat-obatan, dukungan kesehatan. , tetapi ada niat orang ke sana – ada orang yang mengirim atau menjual barang yang tidak sesuai isinya atau bahkan memalsukan,” kata Anom.

“Keempat, kita bekerja sama dengan bea dan cukai, karena merupakan pintu gerbang masuknya barang melalui laut atau udara,” tambahnya.

Anom mengaku telah melakukan percakapan online dengan perwakilan USTR pada 9 September 2021. Pada titik ini, Anom meminta USTR untuk menjelaskan syarat Indonesia keluar dari status PWL atau WL. Salah satu tuntutan USTR adalah mengubah undang-undang kekayaan intelektual.

“Ada beberapa ketentuan. Pertama kita mau amandemen UU Paten, UU Hak Cipta, dll,” kata Anom.

“Tetapi jawaban saya saat itu adalah undang-undang ini tidak mudah diubah. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan itulah yang menentukan Republik Rakyat Demokratik Korea, maka Republik Rakyat Demokratik Korea bermaksud untuk mengubah atau mengatur undang-undang tersebut. hukumnya sendiri. , Presiden,” katanya.

Karena secara regulasi tidak bisa, Anom bekerja sama dengan Bareskrim Polri, BPOM, Kemenkominfo dan Ditjen Bea dan Cukai untuk mengoptimalkan sosialisasi atau penindakan. Dengan langkah ini, Anom berharap setidaknya bisa melindungi masyarakat dari produk palsu atau ilegal.