https: img.okezone.com content 2021 07 18 512 2442452 tak-diproses-hukum-kades-jenar-minta-maaf-dan-sadar-covid-19-berbahaya-WDjMnyuB1i.jpg

Kepala Desa Jenar, Tak Terjerat Hukum, Minta Maaf dan Sadari Bahaya Covid-19: News – Wepowergreatplacestowork

SRAGEN – Usai bikin heboh acara hajatan akibat pembubaran gugus tugas Corona 19, dan kembali beraksi, Kepala Desa Genar, Sragen, Samto, mohon maaf. Ia juga mengimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan (ejekan).

Dia berbicara tentang kegagalan polisi Sragen untuk menangani secara hukum tindakannya ketika Satgas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jenar Sragen memasang baliho kontroversial dan membuat keributan di perayaan warga selama wabah. pembubaran.

BACA JUGA: Begini Kronologi Kemarahan Kepala Desa Jenar Saat PKN Dibubarkan Satgas.

Kapolres dan Dandim justru membantu Kades Genard untuk meminta maaf dan mengklarifikasi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di Mapolres Sragen pada Minggu (18 Juli 2021).

Dalam jumpa pers yang digelar di Mabes Polri itu, Samto tidak mengenakan sepatu dan mengenakan kemeja berkerah merah dan celana abu-abu.

Samto diundang ke Polres Sragen untuk dimintai keterangan pada acara Marathon pada Sabtu sore, 17 Juli 2021. Ujian dilaksanakan mulai Sabtu sore hingga Minggu pagi. Saat berjalan, Samto mengalami stroke dan ditolong oleh polisi Sraggen.

Samto didampingi Kapolres AKBP Yuswanto Ardi dan Dandim 0725/Sragen Lt. Duduk di antara Kol.(inf) Anggoro Heri Pratikno. Dengan suara terbata-bata, Samto membacakan permintaan maaf dan klarifikasi di depan wartawan.

“Saya Samto selaku Kepala Desa Genard menyadari sepenuhnya tanpa paksaan dari pihak manapun, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dan seluruh masyarakat Sragen atas segala perbuatan, perkataan dan sikap saya yang selama ini dilakukan. tidak mendukung kebijakan dan kebijakan pemerintah. “Berdasarkan data dan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian resor mengenai situasi pandemi COVID-19, kami sepenuhnya menyadari dan meyakini bahwa COVID-19 ada, sangat berbahaya dan harus kita lawan. itu bersama-sama,” kata Samto.

Setelah perayaan warga desa selesai, Anda harus menyelidiki jiwa kepala desa, Jenar Sragen, saat Anda bereaksi.

distorsi informasi

Samto mengimbau secara khusus kepada masyarakat di Desa Jenar untuk mendukung pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) dengan mematuhi program pemerintah, khususnya protokol kesehatan. Untuk sementara, Samto melarang perayaan warga desa Genard sampai situasi tenang.

“Untuk membantu semua orang terhindar dari penyebaran COVID-19, segera ikuti program imunisasi gratis dari pemerintah. Saya berjanji untuk tidak mengulangi. Samto mengatakan, “Jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, kami siap menghukum secara sadar sesuai ketentuan yang berlaku.”

Kapolres Sragen dan Dandim sengaja mengambil kebijakan penyelesaian kasus Dirjen secara damai dengan pertimbangan kesehatannya yang kurang baik. Kapolres juga menjelaskan bahwa aparat desa Samtoga masih membutuhkan bantuannya untuk melanjutkan program pemerintah dalam pengendalian virus corona di Desa Genar.

“Saya sempat ngobrol empat mata dengan dia (Kades Jenar Samto). Jelas dia kekurangan data situasional yang akurat dan up-to-date tentang perkembangan Covid-19. Saya jelaskan padanya. Kami sangat serius menyelamatkan masyarakat. Penyaluran bantuan sosial, vaksinasi, pemeliharaan fasilitas kesehatan agar tidak terjadi kekurangan oksigen dan obat-obatan. Serta membantu menguburkan jenazah,” kata Kapolres.

Ardi yang akrab disapa Kapolres itu menjelaskan, apa yang dilakukan Pemkab dengan kepolisian dan Kodim menunjukkan bukti adanya Covid-19. Wali desa menjelaskan, apa yang dilakukannya karena informasi Corona 19 terdistorsi dan informasi yang baik tidak tersampaikan dengan baik kepada kepala desa.

Komisaris Jenderal Polisi Jenard mengatakan dia mendukung dan membantu keberhasilan pengendalian COVID-19 setelah dia mengidentifikasi dan memperoleh informasi yang akurat tentang virus tersebut.

Kodim 0725/Sragen Letkol (Inf) Anggoro Heri Pratikno menghimbau kepada warga Sragen untuk setia dan rajin mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Dia mengajak Anda untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat sekitar agar tetap aman.

https: img.okezone.com content 2021 07 16 320 2441696 7-fakta-skenario-ppkm-darurat-diperpanjang-pengusaha-tak-sanggup-hingga-ancaman-phk-pnxAOW2dfL.jpg

7 Fakta Perpanjangan Skenario PPKM Darurat, Pengusaha Tak Mampu Menghadapi Ancaman PHK: Ekonomi – Wepowergreatplacestowork

Jakarta – Isu perpanjangan terus mengemuka seiring melonjaknya jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia. PPKM mendesak. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membocorkan skenario perpanjangan PPKM darurat menjadi enam minggu.

Skenario PPKM darurat diperpanjang tentu diambil untuk menampung kasus Covid-19. Indonesia masih memiliki jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 harian tertinggi di dunia. Misalnya, kasus harian Covid-19 di Indonesia mencapai 56.757 pada Kamis, 15 Juli 2021.

Namun di sisi lain, hal itu membuat para pengusaha dan usaha kecil menjerit. Pasalnya, aktivitas mereka terhenti sehingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja.

Berikut rangkuman fakta skenario PPKM kontinjensi yang diperluas: zona ok, Jakarta, Sabtu (17 Juli 2021).

Perluasan Isu PPKM Mendesak, Menko Luhut: Rakyat Tenang

1. Skenario PPKM Darurat yang Diperpanjang

Pemerintah sedang menyiapkan skenario jika penerapan Tindakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) diperpanjang 4 hingga 6 minggu. Skenario ini dibuat karena risiko pandemi Covid-19, terutama strain atau delta baru, masih tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam rapat virtual pada Senin (12/7/2021) “PPKM darurat akan dilakukan selama 4-6 minggu untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diperkirakan akan berkurang secara signifikan.”

2. Menko Luhut melapor ke Jokowi

Luhut menegaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan perpanjangan atau penghentian PPKM Darurat. Menurutnya, pada akhir pekan nanti, pihaknya akan mengambil keputusan berdasarkan data lapangan.

“Saya (sudah) lapor kemarin Pak Presiden. Situasi ini akan kami pantau setiap hari. Jadi saya kira saya tidak bisa terus menjawab Anda sekarang. Lusa kita selesaikan dan tidak. Tidak bisa diperpanjang. lagi,” kata Luhut dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Luhut berencana melaporkan status Covid-19 ke Presiden Joko Widodo pada Jumat (16/7/2021). “Kami akan laporkan ke Presiden pada hari Jumat apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau dihentikan,” tambah Luhut.

3. Dampak terhadap pemulihan ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam skenario ini, dampak terhadap sektor ekonomi, khususnya tingkat konsumsi masyarakat, akan melambat.

“Selain itu, pemulihan ekonomi akan tertahan dan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan III akan melambat menjadi 4,0-5,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan 4,6-5,9% pada triwulan IV,” prediksinya.

Dia menambahkan, pihaknya telah meningkatkan belanja APBN untuk mengatasi dampak negatif terhadap perekonomian dari peningkatan kasus COVID-19.

4. Pengusaha Tidak Bisa

Ketua DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan dunia usaha sebenarnya sudah defensif sejak tahun lalu ketika pemerintah menerapkan kebijakan PSBB di bawah aturan PPKM Darurat saat ini. Arus kas sangat tipis dengan harapan perekonomian Indonesia cepat membaik.

“Pemerintah pada awalnya tampak yakin dengan pemulihan ekonomi kita, sehingga pemerintah menetapkan target pertumbuhan untuk kuartal kedua sebesar 7%. Namun dalam prosesnya, situasi COVID-19 setelah id menunjukkan penampilan yang melebihi ekspektasi. Jauh lebih kuat dari tahun lalu,” ujarnya kepada Market Review IDX Channel, Jumat (16/7/2021).

Seiring dengan situasi di Indonesia yang semakin genting akibat pesatnya peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi, dan keputusan pemerintah menjadi PPKM Mikro, para pengusaha semakin resah dan was-was. Sebab, berbagai sektor usaha di Jawa dan Bali, terutama sektor non-esensial dan inti, harus tutup.

Sektor usaha esensial juga terkena dampak regulasi PPKM Darurat. Misalnya, keuangan.

“Sektor keuangan dengan mobilitas terbatas akan menurun. Kemudian, bahkan di bank, ada banyak dana yang tidak terserap untuk dipinjam oleh pengusaha. Hal ini tidak mungkin karena pengusaha di Indonesia ingin menambah modal kerja dalam kondisi seperti ini. “Tidak mungkin melakukan bisnis dalam situasi dan kondisi saat ini karena daya beli masyarakat kurang,” katanya.

5. Pengusaha tidak untung

Menurutnya, jika PPKM Darurat diperpanjang lagi, pengusaha tidak akan mendapat untung dan tidak ada omzet. Namun, biaya operasional terus bertambah, gaji karyawan harus dibayar, dan pedagang juga harus membayar sewa.

“Ada berbagai vendor di pusat perbelanjaan. Dan mal ditutup selama hampir dua minggu. Jadi, jika PPKM urgen ini diperpanjang lagi, pengusaha tidak untung dan tidak ada omzet. Pedagang juga harus membayar sewa tempat. Anda dapat membayangkan bagaimana mereka mengelola arus kas mereka.”

6. PHK yang terlihat

Juga, jika PPKM Darurat diperpanjang dengan benar, tiga kemungkinan muncul: Pertama, kemungkinan ada pengusaha yang bisa bertahan dengan arus kas yang memadai. Dengan kata lain, ada komunikasi antara majikan dan karyawan dengan menurunkan gaji karyawan.

Kedua, ada kemungkinan pemecatan (PHK). “Ketiga, pengusaha yang lebih ekstrim akan gulung tikar,” tambahnya.

7. KSPI mengatakan akan ada badai PHK

Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan dampak perpanjangan PPKM darurat. KSPI banyak berdampak pada pengusaha dan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kalau PPKM ini diperpanjang pemerintah, harus ada kontrol, dan kalau ekonomi krisis dan pertumbuhan ekonomi dikurangi, pandemi masih tinggi,” kata Presiden Federasi Indonesia itu. Serikat pekerja (KSPI) kata Iqbal saat dihubungi MNC.